Muaro Jambi Peristiwa kebakaran yang menghanguskan rumah warga di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kumpeh, Jumat (6/2/2026), menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Lembaga legislatif daerah itu menilai insiden tersebut harus dijadikan titik evaluasi dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di tingkat daerah.
Anggota DPRD Muaro Jambi, Usman Halik, menegaskan bahwa DPRD akan mengambil peran aktif dalam mendorong kebijakan mitigasi kebakaran yang lebih sistematis dan berkelanjutan.
“Musibah ini menjadi pengingat bahwa perlindungan warga tidak bisa bersifat reaktif. Kita membutuhkan sistem pencegahan yang terencana, mulai dari kesiapan sarana hingga edukasi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan kebijakan harus menyentuh aspek teknis dan struktural, seperti penambahan armada pemadam kebakaran, pemerataan akses sumber air di kawasan permukiman, serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam menghadapi situasi darurat.
DPRD juga mendorong agar alokasi anggaran penanggulangan bencana dalam APBD disusun lebih terarah dan tidak hanya bersifat insidental. Legislasi dan fungsi pengawasan, lanjutnya, akan dimaksimalkan untuk memastikan program mitigasi benar-benar berjalan efektif.
“Kami ingin ada langkah konkret, bukan hanya respons sesaat setelah kejadian. DPRD akan mengawal perencanaan anggaran dan implementasinya agar perlindungan masyarakat menjadi prioritas,” tegas Usman.
Selain itu, DPRD menilai pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan unsur masyarakat dalam membangun budaya sadar risiko kebakaran, terutama di kawasan padat penduduk yang rentan terhadap potensi korsleting listrik maupun kelalaian rumah tangga.
Dengan penguatan kebijakan yang lebih terukur, DPRD berharap sistem tanggap bencana di Kabupaten Muaro Jambi dapat semakin responsif dan mampu meminimalisasi dampak kerugian di masa mendatang.
Social Header