JAMBIONLINE.COM – Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, S.P., M.M., M.Si., menghadiri Rapat Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Wilayah I yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Hotel Orchardz Jayakarta, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Muaro Jambi didampingi Sekretaris Daerah Budhi Hartono, S.Sos., M.T., serta Kabag Pemerintahan M. Iqbal, S.STP., M.E.
Rapat digelar sebagai tindak lanjut pembinaan dan pengawasan penegasan batas daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.
Agenda utama rapat membahas penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Kehadiran Bupati Muaro Jambi menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penyelesaian persoalan batas wilayah secara musyawarah, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Turut hadir dalam rapat tersebut Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Batanghari yang dipimpin Sekretaris Daerah setempat.
Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, menyampaikan bahwa penyelesaian batas daerah sangat penting guna menciptakan kepastian administrasi pemerintahan, mendukung percepatan pembangunan, serta menjaga harmonisasi antarwilayah di Provinsi Jambi.
“Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berkomitmen mendukung penyelesaian batas daerah secara baik dan sesuai ketentuan demi kepentingan masyarakat serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih optimal,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kejelasan batas wilayah sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya yang berada di kawasan perbatasan antar kabupaten.
“Warga di perbatasan butuh kepastian. Mau urus KTP, sekolah anak, atau akses jalan, jangan sampai bingung masuk wilayah mana. Kami ingin semuanya jelas, tertib, dan tidak merugikan masyarakat,” kata Bupati Bambang.
Rapat yang difasilitasi Kemendagri tersebut juga menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten untuk mencari solusi terbaik bagi kedua daerah.
Melalui pertemuan ini, diharapkan kesepakatan bersama dapat segera tercapai sehingga proses penegasan batas wilayah antara Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari dapat diselesaikan secara definitif melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Social Header