Thursday 29th September 2016

Pemkab Akan Bongkar Bangunan Menyalahi Perda

Dokumentasi

Dokumentasi

MUARASABAK, JO.COM – Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Tanjab Timur akan segera membongkar bangunan yang terlalu dekat dengan jalan. Pembongkaran itu dilakukan lantaran menyalahi Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang bangunan dan gedung.

Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Mariantoni mengatakan, pasca perda sudah ditetapkan pihaknya tak ada alasan untuk tidak melakukan pembongkaran.
“Jadi tak ada alasan lagi, sebab selama ini kita sudah laukan sosialisasi masif dan sudah layangkan surat teguran. Para pemilik bangunan dan gedung sudah kita surati. Tapi sepertinya tak juga diindagkan,” katanya, Jumat (19/8) kemarin.

Untuk itu dalam waktu dekat ini, pihaknya akan segera melakukan pembongkaran beberapa banguna yang dinilai menyalari aturan. “Ya. Nanti kita kerjasama dengan Satpol PP. Namun, sebelum dilakukan eksekusi kita akan meminta persetujuan Bupati terlebih dahulu. Dan surat teguran sudah kita berikan, jadi memang tinggal eksekusi,” terangnya.

Katanya, sosialisasi dan surat teguran yang dilakukan sebelumnya, para pemilik gedung dan bangunan diberikan keleluasaan untuk melakukan pembongkaran sendiri, dimana bangunan yang melebihi jarak yang sudah ditentukan kalaulah memang menyalahi aturan maka konsekukuensinya akan dibongkar.

Mariantoni menerangkan, dalam perda itu garis sepadan bangunan gedung terhadap jalan as dihitung dari bangunan terluar dengan ketentuan bangunan di tepi jalan kolektor primer adalah 20 meter. “Bangunan di tepi jalan lokal primer adalah 15 meter, bangunan di tepi jalan arteri pada ruas batang Muara Jambi-Desa Simpang-Rantau Makmur-Sungai Rambut-Ujung Jabung jarak 30 meter. Bangunan di tepi jalan lingkungan primer adalah 10 meter dan bangunan di tepi jalan lingkungan sekunder adalah 5 meter,” katanya.

Sedangkan untuk bangunan gedung di wilayah kawasan perkantoran, sudut persimpangan, pertigaan, perempatan, perlimaan dan perenaman, katanya, dihitung dari bangunan terluar. Dimana bangunan di tepi jalan kolektor primer adalah 30 meter, bangunan jalan di tepi lokal primer 20 meter. Sementara bangunan di tepi jalan lingkungan 20 meter, dan bangunan di tepi jalan lingkungan sekunder 10 meter. “Saat ini dapat kita lihat, bangunan yang ada sudah tidak sesuai dengan ketentuan. Bakhan ada juga bangunan yang terlalu mepet dengan badan jalan.” jelasnya.

Tak hanya itu saja, menurutnya, persyaratan lingkungan setiap bangunan tidak diperbolehkan menghalangi pandangan lalulintas dan jalan raya. Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak dibolehkan mengganggu atau menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan umum dan pelestarian lingkungan. “Tak boleh juga di atas sungai, saluran air, selokan, parit, pengairan dan drainase daerah, kecuali bangunan gedung yang di perkenankan oleh peraturan perundang-undangan. Dan setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak di perbolehkan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan,” katanya.

“Dan utnuk untuk bangunan tertentu atas penetapan Bupati harus dilengkpai dengan dokumen lingkungan. Maka ini harus diperhatikan bagi pemilik atau pun masyarakat yang akan mendirikan bangunan,” katanya.

Langkah Pemkab Tanjab Timur untuk membongkar gedung bangunan yang menyalahi perda direspon pemiliki gedung dan bangun. Sumber Jambionline.com saat ditemui tak mempersoalkan upaya pemerintah menertibkan beberapa bangunan yang dianggap menyalahi aturan. Asal katanya, dilakukan tanpa tebang pilih. “Tidak masalah asalkan berlaku untuk semua. Jangan tebang pilih, siapapun yang melanggar harus dibongkar,” pungkasnya. (waf)