Monday 13th June 2016

Karena PT BJE Molor Bupati Ancam Batalkan Perjanjian Jual Beli Gas

KUALATUNGKAL, JO.COM – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih menggantung harapan untuk bisa memiliki kilang LPG dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG). Harapan itu ada setelah pihak PT JII menunjuk PT BJE selaku mitra mengelola gas buang dari PetroChina sejak perjanjian tahun 2011 lalu. Akan tetapi, sampai hari ini, pihak PT Bumi Jambi Energi (BJE) selaku mitra BUMD PT Jambi Indoguna Internasional (JII) belum juga beroperasi.

Infrastruktur yang mereka bangun baru berupa tiang pancang yang tertanam di lokasi perusahaan. Belum tergambar sama sekali bentuk mesin produksi yang akan digunakan untuk mengolah gas flare dari PetroChina.

Padahal, Sumber gas yang akan diolah berasal dari PetroChina dengan perjanjian jual beli gas (PJBG) pada 3 Desember 2013, yang berlaku selama lima tahun dengan opsi perpanjangan lima tahun kembali, sehingga akumulasi masa kontrak pun menjadi 10 tahun.

“Skema pemanfaatan itu mengubah gas flare dari PetroChina menjadi LPG. Juga akan membangun listrik tenaga gas,”ungkap Yon Heri, Kadis ESDM Tanjab Barat, Selasa (7/6).

Terkait batas akhir kesepakatan yang dibuat sendiri oleh PT BJE, Kadis ESDM ini mengungkapkan bahwa pihak perusahaan akan memulai kembali. Dimana sebelumnya mereka sudah pernah memulai tetapi stagnan di tengah jalan. Dimana skedel yang dipinta oleh pihak PT BJE yakni tanggal 8 Juni 2016 (Sebagai batas hari terakhir, red).

“Kesepakatan tanggal 8 Juni ini. Artinya ada aktivitas yang akan dilakukan di lokasi itu kembali. Bisa saja itu konstruksi, atau maintenance dan segala macamnya,” jelas Yon Heri.

Berlarutnya pembangunan infrastruktur produksi oleh PT BJE ini diakui oleh Yon sudah sangat merugikan. Dimana sebelumnya, 14,5 MMSCFD (milion metric standar cubic feet per day) gas yang tersedia, tetapi saat ini hanya tersisa 10 MMSCFD. artinya ada 4,5 MMSCFD gas yang terbuang dan tidak dikelola.

Itu jelas sangat merugikan pemerintah daerah. Seharusnya bisa dikelola dan menghasilan deviden tetapi kenyataanya tidak bisa dimanfaatkan sama sekali.

“Kalau bicara kerugian jelas sangat dirugikan. Terutama dari pasokan gas yang semula dihitung berjumlah 14,5 MMSCFD sudah berkurang menjadi 10 MMSCFD,”ucapnya.

Diawal pemasangan tiang pancang diareal perusahaan seluas 23 ha tersebut. PT BJE disinyalir memiliki kemampuan bisnis menangani proyek kilang LPG dan pembangkit listrik tenaga gas. Bahkan ketika itu ditargetkan pembangunan kilang dan pembangkit akan rampung pada pertengahan tahun 2015. Pihak PT BJE sendiri sebelumnya mengatakan bahwa investasi mereka untuk pembangunan pabrik sebesar 50 juta dolar AS atau sekitar Rp 600 miliar.

“Tanah di Pematang Lumut itu telah dibeli dengan luasan kurang lebih 23 hektare, yang akan digunakan untuk Kilang LPG, PLTG, SPBE, tangki dan pengisian LPG. Bahkan fasilitas mess pegawai, perkantoran pun juga akan berdiri di atas lahan itu,” kata Yon Heri.

Sementara itu, Bupati Tanjung Barat, H. Safrial menyebutkan bahwa perjanjian mereka secara global baru berakhir sampai maret 2017. Bila belum juga terlaksana dan tidak beroperasi, maka Pemkab akan membuat perhitungan. Artinya Bupati akan meminta kepada Pihak SKK Migas membatalkan perjanjian jual beli gas.

“Secara global perjanjian itu berakhir maret 2017. Jika tidak juga mampu beroperasi kita pinta SKK batalkan perjanjian jual beli gas,” tegas Bupati.

Bupati sendiri sempat meninjau lokasi pabrik. Dan dirinya melihat ada kontruksi yang sudah didirikan walau belum berbentuk dan masih tiang-tiang yang berdiri. Kemudian ditemukan juga adanya hambatan sengketa lahan. “Kita sudah jembatani dengan masyarakat yang bersengketa,”kata Bupati.

Dan Bupati juga mengatakan bahwa pihak PT BJE sudah one prestasi. Hanya saja dulu perjanjian ini dikerjasamakan dengan PT JII. Jadi kita bergantung dengan pihak PT JII dan Pemkab memiliki hak 50 persen. Sebetulnya pihak yang harusnya ngotot itu pihak PT JII.

“PT BJE ini sebenarnya sudah one prestasi. Tetapi seharusnya pihak PT JII itu yang ngotot. Kita sudah kehilangan 4,5 MMSCFD. Itu kalau diolah selama lima tahun bisa jadi berapa uangnya,” tandas Bupati. (mjl).