Friday 30th September 2016

PKB PERKUAT KOMITMEN PERUBAHAN IKLIM DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, Ketua FPKB DPRD Jambi Pimpin Pengesahan Perda Kebakaran Hutan

Foto Ketua DPW PKB Provinsi Jambi sebagai Pembicara Seminar Hutan & Perubahan Iklim/Ferry

Foto Ketua FPKB DPRD Provinsi Jambi, Dekan Fakultas Kehutanan UNJA dan Wasekjen DKN Garda Bangsa saat menjadi Pembicara Seminar Hutan & Perubahan Iklim/Ferry

Jambionline.com – Pada hari selasa, 16 Februari 2016, bertempat di Hotel Rumah Kito Jambi diadakan seminar Hutan dan Perubahan iklim. Seminar ini menghadirkan Ketua FPKB DPRD Propinsi Jambi, sekaligus Ketua DPW PKB Propinsi Jambi, Sofyan Ali. Selain itu, seminar yang diadakan atas kerja sama Freriedrich Naumann Foundation (FNF) dan Freedom Institute Jakarta dengan Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) propinsi Jambi ini juga menghadirkan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Jambi, Dr. Bambang Irawan. SP . MSI.

Dalam sambutannya, Programme officer FNF mengatakan bahwa seminar ini diadakan sebagai bagian dari upaya masyarakat global untuk terlibat dalam membatasi kenaikan suhu global dibawah 2 derajat celcius dari tingkat pre industry dan dan melakukan upaya untuk membatasinya hingga dibawah 1,5 derajat Celcius. Hal ini merupakan hasil kesepakatan dalam pertemuan COP UNFCC yang diadakan di Paris, Prancis, tahun 2015 yang lalu.

“Seminar yang kita laksanakan hari ini adalah bentuk keseriusan PKB dalam menyikapi persoalan pengelolaan Hutan dan perubahan iklim” ujar Sofyan Ali mengawali pemaparannya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kebakaran hutan yang terjadi selama 5 bulan telah menyebabkan banyak kerugian. Disampiang menyebabkan terjadinya kabut asap yang menutupi provinsi Jambi, juga Negara tetangga, Singapore. Kebakaran hutan yang terjadi juga  yang melumpuhkan semua sector sendi-sendi kehidupan masyarakat: terutama ekonomi.  Akibat yang paling serius yang ditimbulkan dari kebakaran hutan adalah ditutupnya bandara   Sulthan Taha selama 3 bulan. Hal ini menyebabkan masyarakat Jambi seolah-olah hidup dalam keterisolasian yang menyebabakan menurunnya tingkat kesehatan masyarakat serta terganggunya aktifitas social secara umum.

Berangkat dari situlah, Fraksi Kebangkitan Bangsa (FPKB) memimpin pembahasan dan pengesahan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada akhir tahun 2015 yang lalu. Inisiasi kelahiran Perda ini didasari atas keyakinan bahwa sumberdaya hutan dan lahan merupakan anugrah yang sangat bermanfaat bagi manusi, sebagai penjaga ekosistem kehidupan, yang saat ini kondisinya telah menurun akibat kebakaran hutan, illegal logging, dan proses pembangunan yang tidak berkelanjutan.

“Kebakaran hutan yang terjadi di Jambi setiap tahun merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup yang menyebabkan terjadinya kerugian ekonomi, social, budaya, pendidikan dan juga kesehatan. Untuk mencegah hal itu semua terjadi diperlukan paying hukum yang dapat memebrikan perlindungan kepada kehiduapan masyarakat” Ujar Sofyan Ali saat menceritakan latar belakang pengesahan perda ini.

Bukti lain dari keseriuasan dan kuatnya komitmen PKB dalam menjaga  kelestarian lingkungan adalah dengan mendorong Gemasaba (Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa) sebagai badan otonom PKB, untuk melakukan edukasi melalui seminar, FGD dan lainnya untuk menyadarkan kepada masyarakat dan multy stake holder di Propinsi Jambi untuk mencegah peristiwa kebakaran hutan terulang pada masa-mas mendatang.

Panitia seminar nasional berusaha menghadirkan Gubernur Jambi, bapak Zumi Zola, untuk menjadi keynoot speech, Namun karena bersamaan dengan serah terima jabatan Gubernur Jambi, maka Gubernur  Jambi ini berhalangan hadir.

Kehadiran Gubernur yang didukung oleh PKB pada pileg 2015 yang lalu ini, semakian menguatakan komitmen PKB dalam mendorong kelestarian hutan dan menanggulangi dampak perubahan iklim. Hal ini karena visi pembangunan yang dialkukan oleh Gubernur Jambi, termasuk mencegah kebakaran hutan, senafas dengan kebijakan-kebijakan politik PKB dalam membela Rakyat.

Banyaknya perusahaan-perusahan yang didindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lemahnya penegakan hukum juga menjadi perhatian serius PKB propinsi Jambi. Dalam investigasi yang dialkukan bersama anggota masyarakat, ketua FPKB ini menemukan adanya perusahaan yang sengaja membersihkan lahannya dengan cara membakar  hutan. “Melalui Seminar ini, kita berharap dapat merumuskan langkah-langkah kongkrit dalam mengatasi kebakaran hutan agar jangan  sampai berulang-ulang” ujarnya.

Kebakaran hutan yang terjadi juga juga menuntut memperhatikan pemerintah, agar penduduk yang bermukim disekitar hutan, mendapatkan intervensi kebiajakn yang tepat, terutama dalam aspek pemberdayaan ekonominya. Hal ini dapat dilakukan  dengan membuatkan mereka lapangan pekerjaan, serta memberikan pendidikan dan keterampilan tanpa mengganggu ekosistem hutan dan lahan yang ada.

Senada dengan harapan ketua PKB Propinsi Jambi, Billy Ariez, selaku moderator seminar, peneliti dari lembaga Freedom Institute dan Wasekjend DKN Garda Bangsa, menyampaikan bahwa lembaganya akan melakukan penyusunan rekomendasi kebijakan untuk dapat dijadikan guidance dalam implementasi perda pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini. Penyusunan rekomendasi kebijakan ini sekaligus sebagai Follow up dari seminar dan FGD yang dilakukan di jambi bersama mahasiswa, perwakilan partai politik, LSM dan peneliti dari kampus di Jambi.

Dalam pemaparannya, Dekan Fakultas kehuatan juga mendukung langkah-langkah politik PKB dalam mengatasi kebakaran hutan. Sebagai bentuk dukungan, fakultas kehutanan Universitas Jambi saat ini sedang mempersiapkan konsep untuk mencegah  kebakaran hutan dengan melibatkan perusahaan, pemda dan juga aparat pemerintah dengan pembagian tugas yang spesifik.

(BA/FK)