Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

//

Breaking News:

latest
www.shopedia.co.id

Gerasak -gerusuk supervisi KPK, Fachrori Keluarkan surat edaran

Fachrori Umar : Photo: Wikipedia Pemerintah Provinsi Jambi terlihat panik dengan adanya kedatangan KPK ini, apalagi masalah OTT KPK ya...

Fachrori Umar : Photo: Wikipedia
Pemerintah Provinsi Jambi terlihat panik dengan adanya kedatangan KPK ini, apalagi masalah OTT KPK yang melibatkan 12 Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Erwan Malik, dan mantan Gubernur Zumi Zola serta pengusaha yang sampai saat ini belum tuntas dan masih menyisakan terduga-terduga lain terlibat belum ditindak

Jambi. Gubernur Jambi, Fachrori mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala dinas di Provinsi Jambi.


Surat edaran bernomor 2/SE/SETDA.HKM-3/2019 berisi tentang permintaan kegiatan kepada perangkat daerah dimana harus menjalankan proses tata kelola dengan baik. Dalam surat tersebut, yang ditandatangani oleh Fachrori Umar berisi 3 poin:

Pertama, menolak segala bentuk permintaan untuk mendapatkan kegiatan/ proyek yang ada di perangkat dengan mengatasnamakan Gubernur, Keluarga Gubernur dan /tim sukses gubernur.

Dua, melaporkan kepada gubernur pihak yang melakukan permintaan kegiatan/proyek yang ada di perangkat dengan mengatasnamakan Gubernur, Keluarga Gubernur dan /tim sukses gubernur.

Ketiga, apabila terjadi sesuatu dengan hal tersebut merupakan tanggung jawab masing-masing.


keluarnya surat tersebut merupakan tindak lanjut atas supervisi KPK yang datang ke Provinsi Jambi sejak 26 Agustus 2019 lalu.


salah satu pengamat politik Jambi, Dori Efendi saat dihubungi terkait dengan keluarnya surat ini mengatakan bahwa " Pemerintah Provinsi Jambi terlihat panik dengan adanya kedatangan KPK ini, apalagi masalah OTT KPK yang melibatkan 12 Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Erwan Malik, dan mantan Gubernur Zumi Zola serta pengusaha yang sampai saat ini belum tuntas dan masih menyisakan terduga-terduga lain terlibat belum ditindak". ujarnya.


seperti yang diketahui  Dinas Pendidikan adalah salah satu dinas yang disorot oleh masyarakat, bahkan didemo oleh para aktivis dan mahasiswa berkali-kali untuk menuntut Gubernur memberhentikan kadis Pendidikan Provinsi Jambi.


Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Agus Heriyanto terseret di pusaran kasus OTT gratifikasi mantan Gubernur Zumi Zola. Agus pada saat sidang sebagai saksi Zumi Zola di pengadilan tipikor, Jakarta Pusat, pada Senin 8 Oktober 2018 lalu mengakui pernah menyetor uang Rp. 1 Milyar kepada Zumi Zola. Uang tersebut disetor melalui Amidy, Kepala Perwakilan Pemerinta Provinsi Jambi di Jakarta sebanyak dua tahap yakni Rp.500 juta.


Walaupun Agus sudah mengakui, namun KPK belum menyelidiki Agus sebagai pemberi uang.  (BTR)

No comments

shopedia.co.id